UP-DATE ARTIKEL PRO KONTRA ABORSI

Posted: September 19, 2014 in Hukum Pidana
Tags: ,

Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Para ahli agama, ahli kesehatan, ahli hukum dan ahli sosial-ekonomi masing masing memiliki pendapat tentang aborsi. Pendapat yang dilontarkan oleh para ahli tersebut ada yang bersifat menentang, abstain, bahkan ada yang mendukung aborsi.wps_clip_image-28025

Para ahli agama memandang bahwa apapun alasannya, aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, karena bersifat menghilangkan nyawa janin yang berarti melakukan pembunuhan, walaupun ada yang berpendapat bahwa nyawa janin belum ada sebelum 90 hari.

Ahli kesehatan secara mutlak belum memberikan tanggapan yang pasti, secara samar-samar terlihat adanya kesepakatan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penyebab, masa depan anak serta alasan psikologis keluarga terutama ibu, asal dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi kondisi dan syarat-syarat tertentu. Begitu juga dengan ahli sosial kemasyarakatan yang mempunyai pandangan yang tidak berbeda jauh dengan ahli kesehatan.

Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Anak yang dilahirkan dalam kondisi dan lingkungan seperti itu, dikemudian hari kemungkinan besar akan tersingkir dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal, kurang mendapat perlindungan dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang wajar, sehingga tidak tertutup kemungkinan anak tersebut akan menjadi sampah masyarakat.

Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun, sedangkan dari segi hukum, masih ada perdebatan-perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini.

Larangan yang begitu keras mengatur tentang aborsi di Indonesia membuat maraknya praktik aborsi gelap, yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal, baik yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak, yang kemudian menimbulkan komplikasi–komplikasi dari mulai ringan sampai yang menimbulkan kematian.

Kompleksitas permasalahan aborsi memunculkan perdebatan yang tidak kunjung mendapatkan titik temu, sehingga muncullah paham yang  menganut paham pro lifedan paham pro choice. Paham pro choice berkembangan pesat sejak dicetuskannya isu hak reproduksi dalam International Conference on Population and Devolepment (ICPD) di Cairo pada tahun 1994. ICPD secara tegas mengakui hak reproduksi perempuan dalam arti bahwa perempuan mempunyai hak untuk mengontrol dirinya sendiri, termasuk berhak untuk menghentikan atau melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Kontroversi seputar aborsi menyebabkan pemerintah kesulitan untuk menentukan kebijakan hukum pidana terkait ius constituendum tentang aborsi yang dimungkinkan/seharusnya berlaku di Indonesia. Terlepas dari berbagai kontroversi dalam pasal-pasalnya, pada tanggal 14 September 2009 pemerintah telah mensahkan RUU Amandemen UUK.

A.Pengertian aborsi

Aborsi berasal dari bahasa latin “abortio” yang  berarti pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara premature sebelum janin berumur 24 minggu yang mengakibatkan kematian (Kusmaryanto, 2005), sedangkan dari segi medis pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (5 bulan) dengan berat mudigah kurang dari 500 gram (Ekotama, 2001).

Dalam terminologi moral dan hukum, aborsi berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan kelahiran yang mengakibatkan kematian (Kusmaryanto, 2005).

Dalam Black Law Dictionary, kata abortion mengandung dua pengertian sekaligus, yaitu: “the spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or featus. As used in legal context refers to  induced abortion” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Black Law Dictionary, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus bukan semata-mata terjadi secara alami (spontan), tetapi juga dapat disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provocatus) manusia.

Menurut pendapat Djoko Prakoso dan Musa Perdana Kusuma yang dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto, aborsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis yang berbeda, yaitu (Ekotama, 2005):

1.  Abortus spontan, yaitu pengguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia. Abortus spontan terdiri dari abortion spontaneous (pengguguran kandungan secara tidak sengaja) dan abortion natural (pengguran kandungan secara alamiah).

2.  Abortus provocatus, yaitu pengguguran yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, yang meliputi:

Abortus provocatus medicinalis

Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Contohnya adalah abortus provocatus therapeuticus (pengguguran kandungan untuk menyelamatkan jiwa ibu)

Abortus criminalis

Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya: abortion induced/abortion provoked (pengguguran kandungan yang disengaja dengan berbagai alasan)

B. dasar hukum aborsi

Abortus provocatus medicinalis secara hukum dibenarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 75 ayat  (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) disebutkan bahwa

indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

aborsi legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Meskipun demikian tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ketentuan Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa, “sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar”.

Sebagai pelaksana dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP 61/2014”).

Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP 61/2014. Pasal 31 ayat (1) & (2) mengatur bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan pada kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP 61/2014 mengatur bahwa kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan:

a) usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan

b) keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Adapun yang dimaksud dengan “ahli lain” berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP 61/2014 antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.

Aborsi akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP 61/2014. Ketentuan ini menhatur bahwa wanita hamil yang ingin melakukan aborsi berhak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tercermin dalam pengaturan Pasal 37 PP 61/2014 yang mengatur bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yaitu pra konseling dan pasca konseling.

Adapun tujuan pra konseling adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) PP 61/2014 adalah:

  1. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
  2. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang
  3. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya
  4. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
  5. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

Ketentuan Pasal 37 ayat (4) PP 61/2014) menjelaskan bahwa konseling pasca tindakan dilakukan dengan tujuan:

  1. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
  2. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
  3. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
  4. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa korbaan perkosaan mempunyai hak antara lain yaitu hak untuk mendapatkan kejelasan apakah tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan, hak untuk mendapatkan kejelasan tahapan tindakan aborsi dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya, hak untuk memutuskan apakah aborsi dilakukan atau dibatalkan, serta hak untuk dievaluasi kondisinya setelah melakukan aborsi.

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP 61/2014 juga mengatur dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi, korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

C.Perubahan Masyarakat

Secara normatif hak anak untuk hidup dilindungi oleh undang-undang sehingga konstruksi hukum di Indonesia menggunakan paradigma pro life. Seiring dengan perkembangannya, terjadi perubahan paradigm dalam masyarakat yang gencar mempertanyakan bagaimana perlindungan hukum dan perlindungan hak perempuan terhadap alat reproduksinya. Berbagai pertanyaan-pertanyaan kritis muncul untuk mempertanyakan apakah perempuan tidak berhak untuk menentukan atau memutuskan hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi atau yang disebut dengan pro choice.

Pandangan pro choice semakin marak berkembang sejak dicetuskannya International Conference on Population and DevolepmentCairo pada tahun 1994. Sejak munculnya ICPD, pendekatan Hak Azasi Manusia (HAM) telah dijadikan landasan untuk mengkaitkan pelayanan kesehatan reproduksi dengan isu HAM. Ditinjau dari perspektif HAM, seorang wanita mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan aborsi karena merupakan bagian dari hak kesehatan reproduksi yang sangat mendasar.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan aborsi dapat di legalkan dalam hal kehamilan akibat perkosaan. Namun demikian, perlu pengkajian ulang, apakah pengaturan tentang legalitas aborsi benar-benar efektif, atau mungkin menjadi bumerang dikemudian hari karena aturan tersebut menjadi alasan hukum bagi oknum-oknum petugas medis dan orang-0rang tak bertanggungjawab untuk melegalkan aborsi yang seharusnya ilegal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s