Realisasi 1 milyar untuk 1 desa

Posted: September 19, 2014 in Hukum Tata Negara
Tags: , ,

Kemarin sambil nunggu sidang sempat membaca Tajuk di Kompas Cetak (15 September 2014), judul pastinya lupa… tapi temanya tentang UU Desa alias UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah disyahkan pada 18 Januari 2014.

Inget banget, waktu debat Capres beberapa waktu yang lalu, sempat heboh terkait statement Pak Prabowo soal dana 1 milyar untuk 1 desa. Statement tersebut langsung mendapat tanggapan dari Pak Jokowi. Menurut Pak Jokowi, dana 1 milyar untuk 1 desa memang sudah ada Undang-Undangnya… jadi tidak cocok jika diklaim sebagai program Capres. Selain itu, dana yang disiapkan untuk satu desa bukan hanya 1 milyar, namun 1,4milyar.

Ketentuan tentang dana desa 1 milyar untuk 1 desa yang dimaksud berasal dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa “salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Btw, dalam tulisan kali ini, sebenarnya yang saya ingin bahas hanya terkait realisasi dan implementasi UU desa, mengingat Indonesia memiliki 72.99X.000 (hampir 73.000, tapi lupa pastinya), sehingga untuk merealisasikannya membutuhkan dana sekitar 104,6 Triliun yang berasal dari APBN. Jumlah yang cukup fantastis bukan???? (kira2 Pak Jokowi bakal cari dana dimana ya???). Saya optimis pemerintah tetap dapat mengucurkan dana sejumlah itu dan merealisasikannya, meskipun mungkin telambat, tertunda atau semacam itu lah, sebagaimana program sertifikasi Penyuluh Pertanian Lapangan dan sertifikasi Guru (based on my dad story).

Next question, sampai dengan saat ini belum ada sosialisasi terkait UU Desa. Meskipun sejak diundangkan, setiap orang dianggap telah mengetahui, tetapi undang-undang tetap perlu disosialisasikan, apalagi undang-undang yang terkait dengan uang. Tidak semua warga negara indonesia mengetahui bahwa saat ini sudah ada UU Desa, jangankan masyarakat umum, bahkan mungkin aparat atau perangkat desa ada juga yang belum tahu.

Perangkat desa yang menjadi pelaksana pengelola keuangan desa tersebut wajib mengetahui prosedur, S.O.P., dan seluk beluk pengelolaan dana desa.

Dana 1 milyar untuk setiap desa jangan sampai tidak tepat sasaran serta tidak bermanfaat sebagaimana tujuan UU Desa. Dana tersebut harus jelas bagiamana alokasinya, penggunaan, pengelolaan, dan yang terpenting jangan sampai ada penyalahgunaan.         

Terlepas dari itu, sosialisasi memang harus segera dilakukan, agar anggaran digunakan sesuai planing yang diajukan, jangan sampai karena kurangnya informasi dan sosialisasi, pengurus desa yang mengelola dana tersebut terjebak dalam bui karena pasal penyalahgunaan anggaran alias terkena kasus korupsi.

Indonesia yang majemuk dan complicated, tidak semua semua desanya sama rata dalam mengikuti perkembangan jaman. Ada desa yang sudah modern. Wifi, internet, komputer dll sudah tersedia, tetapi jangan lupa…. nan jauhh disana masih banyak desa-desa yang tertinggal. Jangankan internet, listrik saja belum ada.

Menurut pendapat saya, seharusnya pemerintah segera mensosialisasikan UU Desa. hal ini penting, mengingat terdapat tata cara, sistem, dan prosedur dalam rangka pengajuan dan pengelolaan dana tersebut. Setiap desa punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi, untuk mendapat sosialisasi, apalagi untuk dapat realisasi.

Semoga kedepannya UU desa segera di sosialisasikan dan direalisasikan. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s