Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Posted: April 6, 2011 in Hukum Pidana
Tags: , , , , , , , , ,

Bulan ini, mungkin bulan paling apes untuk City Bank, 2 kasus heboh langsung mencuat ke publik. Soal kasus Melinda Dee, Saya rasa sudah cukup jelas bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari City Bank, hmmmm…. tapi untuk kasus kekerasan debt collector pada nasabah pengguna kartu kredit… nah… ini dia yang buat saya bertanya-tanya.

Saya rasa hampir semua bank yang ada di Indonesia menggunakan jasa debt collector untuk menyelesaikan kredit bermasalah, karena umumnya untuk kredit bermasalah yang kecil-kecil, bank tentu tidak ingin menunggu terlalu lama dan mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk menempuh jalur hukum🙂.

Pertanyaan yang muncul dibenak Saya kemudian adalah, lalu ketika terjadi suatu insiden yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana kasus Irzen Octa, bagaimana bentuk pertanggungjawaban bank yang menggunakan jasa debt collector????????? Apakah bank sebagai korporasi bebas dari tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh debt collector???? Lalu bagaimana nasib Direksi atau pejabat City Bank yang memutuskan untuk menggunakan jasa debt collector???? Bukankah Direksi atau pejabat membuat kebijakan menggunakan jasa debt collector untuk menyelesaikan kredit bermasalah untuk kepentingan korporasi??????? bukan untuk kepentingan pribadi.

Dalam hal ini korporasi memberikan peluang bagi pegawainya untuk melakukan pelanggaran hukum untuk keuntungan dan kepentingan korporasi. Disatu sisi pegawai (misalnya Manajer atau Direksi) dimintakan pertanggungjawaban pidananya, sedangkan disisi lain korporasi yang akan mengenyam manfaat dan keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini jelas tidak adil kan?????????.

Kenyataan pahit dan tidak adil seperti itu, banyak terjadi di Indonesia, mungkin juga akan terjadi pada kasus kekerasan debt collector City Bank. Pegawai pasti akan menjadi tumbal dengan alasan korporasi (perseroan) bukan manusia, oleh karena itu tidak memiliki badan atau jiwa, alasan kedua karena yang melakukan tindakan pidana adalah debt collector, maka sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, yang menyatakan bahwa yang dapat dituntut hanya orang (manusia) secara individual, maka pertanggungjawaban pidana tidak bisa dimintakan kepada korporasi.

Memperhatikan satu persatu pasal-pasal dalam KUHP, maka dapat dilihat bahwa yang dapat melakukan tindak pidana serta yang dapat dituntut pertanggungjawabannya adalah “orang perorang” atau manusia secara fisik dan individual. Tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur pelaku pidana bukan manusia atau orang, demikian juga tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur tindak pidana dapat dilakukan oleh Perseroan (corporation) atau badan hukum (legal person). Oleh karena itu, KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability).

Untuk menjembatani jurang ketidakadilan tersebut, maka hukum pidana harus mengadopsi doktrin vicarious liability sesuai dengan konstruksi respondent superior.

Responden superior adalah prinsip pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan agen atau bawahannya. Doktrin ini diterapkan dalam kerangka hubungan hukum antara majikan atau principal dengan pegawai atau agen dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pengadopsian konstruksi responden superior dari bidang perdata ke bidang pidana harus berpatokan pada syarat yang sangat terbatas, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1.    Majikan memberi “izin” atau persetujuan atas perbuatan itu. Selain itu diperlukan lagi syarat-syarat sebagai berikut:

  • Izin atau persetujuan itu dalam kerangka “otoritasnya”
  • Perbuatan yang dilakukan oleh bawahan merupakan pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan oleh majikan kepadanya.

2.    Majikan ikut berpatisipasi atas perbuatan yang dilakukan bawahan. Majikan dianggap ikut “berpatisipasi” dalam tindakan pidana yang dilakukan bawahan apabila terpenuhi unsur “turut serta” melakukan perbuatan yang digariskan oleh Pasal 55 dan 56 KUHP. Bisa dalam kedudukan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), “bersama-sama” melakukan (medepleger) atau “membantu” melakukan (medepletigheit)

3.    Bawahan melakukan perbuatan atas “perintah” majikan.

Mengenai bentuk ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Menurut ketentuan ini, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doen plegen) ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan orang disuruh. Dalam hal ini meskipun majikan tidak melakukan sendiri perbuatan pidana dan yang melakukan adalah bawahannya, maka majikan dipandang sebagai pelaku dan dihukum  sebagai pelaku.

4.    Berdasarkan “pendelegasian”

Pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan, bertitik tolak dari pendelegasian dari majikan. Dalam hal ini majikan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, apabila perbuatan itu dalam kerangka pendelegasian.

Konstruksi respondent superior dapat digunakan untuk mengadopsi doktrin vicarious liability. Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban yang dipaksakan kepada seseorang atas perbuatan orang lain karena perbuatan atau kelalaian pelaku dianggap bertalian atau dikonstruksikan berhubungan dengan orang lain.

Berbagai alasan dan kajian yang dapat mendukung penggunaan doktrin vicarious liability adalah:

1.    Perbuatan dan kesadaran orang yang mengontrol dan menjalankan kegiatan korporasi, menjelma dan menyatu menjadi perbuatan dan kesadaran korporasi.

Menurut pendapat ini, setiap orang yang bertindak mengontrol dan melaksanakan kegiatan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, maka:

  • Perbuatan dan kesadaran dari Direksi atau pegawai, menyatu menjadi perbuatan dan kesadaran korporasi.
  • Berdasarkan konstruksi ini, pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri pelaku tersebut, dengan sendirinya menurut hukum menjadi tanggungjawab pidana Perseroan yang bersangkutan.

2.    Dewan Direksi, Manajer, dan Pejabat Tinggi yang melaksanakan fungsi manajemen, berbicara dan berbuat seperti korporasi itu sendiri.

Menurut pendapat ini, siapa yang secara nyata memegang kekuasaan untuk melaksanakan fungsi operasional Perseroan, maka tindakan yang dilakukannya adalah sama dengan tindakan korporasi. Oleh karena itu, jika orang yang memegang fungsi operasional perusahaan melanggar hukum, maka tanggungjawab pidana atas perbuatanya tidak terbatas kepada mereka, tetapi juga menjadi tanggungjawab pidana Perseroan.

3.    Personalitas perseroan adalah fiksi hukum, kesadaran dan tindakannya “identik” dengan kesadaran dan perbuatan Direksi atau Pejabat Senior Korporasi.

Berdasarkan konstruksi ini, perseroan bertanggungjawab atas konspirasi yang dilakukan oleh Direksi dan Manajer, karena setiap tujuan dan kemauan atau kehendak Direksi atau Manajer dianggap sebagai tujuan dan kemauan korporasi.

yang perlu ditekankan dalam mendukung pendapat-pendapat diatas adalah Perseroan hanya identik dengan tindakan pegawainya apabila hal itu dalam kerangka pelaksanaan tugas🙂.  Suatu perbuatan atau peristiwa yang dilakukan oleh pegawai tidak identik dengan perbuatan Perseroan jika hal itu berada di luar kerangka fungsi yang di tugaskan.

Pada dasarnya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada perseroan dalam rangka pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawainya hanya hukuman denda, oleh karena itu, tindak pidana pembunuhan sulit untuk dipertanggungjawabkan kepada Perseroan sebagai “principal” atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya. Mengenai kasus ini, terdapat salah satu contoh dalam Blackstone’s Criminal Practice. Perusahaan OLL Ltd, didakwa melakukan tindak pidana yang menyebabkan matinya 4 orang dalam tragedi sampan di Hyme Bay. Dalam kasus ini Direktur dan Manajer di hukum 3 tahun dan Perusahaan di hukum denda sebesar £ 60.000.000,-

Dari contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa Perseroan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, dan bentuk pertanggungjawabannya berupa hukuman “denda”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana Perseroan merupakan tambahan pertanggungjawaban individual pegawai korporasi. Dalam hal ini, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada Perseroan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai Perseroan yang bersangkutan tidak menimbulkan hilangnya tanggungjawab individual pelakunya.

Sehubungan dengan itu, tidak ada alasan hukum untuk menggugurkan tanggung jawab pribadi pelaku dengan dalil seolah-olah tanggungjawab pribadinya telah diambil atau dialihkan kepada Perseroan. Tanggung jawab Perseroan hanya sebagai “tambahan” terhadap tanggungjawab pribadi.

 

Referensi:

Yahya Harahap

Munir Fuady

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s