Kritik atas UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Posted: April 6, 2011 in Ketenagakerjaan
Tags: , , , ,

Hukum sangat dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan, dan dalam bidang ekonomi. Fungsi dan peranan hukum sangat penting dalam mengatur kegiatan perekonomian. Hukum berperan untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pada tataran normatif, hukum secara tegas diletakkan sebagai pendorongan pembangunan, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi, namun ketika memasuki tataran implementasi-sosiologis, selain tampak dengan jelas berbagai hal yang menggembirakan, terlihat pula adanya “peminggiran” peran hukum dalam upaya mencapai kemajuan bangsa yang telah dicanangkan. Sejumlah fenomena di permukaan menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari paradigma sebuah Negara hukum.

Tidak banyak aturan hukum yang memihak kepada rakyat, karena masih banyak aturan hukum yang melindungi kepentingan penguasa dan pengusaha. Akibat dari politik pembangunan ada ketimpangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum. Contoh satu paket kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat adalah UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Secara normatif, tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha, namun pada tataran implementasinya, undang-undang tersebut malah mempersulit pekerja untuk memperoleh rasa keadilan.

Paket undang-undang dibidang ketenagakerjaan, seharusnya saling mendukung satu sama lain, namun pada implementasinya, kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial tidak mendukung terciptanya keadilan bagi semua pihak, terutama pekerja/buruh.

Meskipun pengaturan tentang perlindungan hak-hak pekerja telah diatur sedemikian rupa, pada pelaksanaannya masih saja ada perselisihan dan konflik yang muncul antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perselisihan dibidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004.

Lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan buruh secara adil, namun pada kenyataannya ekspektasi buruh untuk mendapatkan keadilan lewat Pengadilan Hubungan Industrial tidak semudah yang dibayangkan, karena penerapan hukum acara perdata ternyata memberi masalah baru bagi serikat pekerja/serikat buruh.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004, hukum acara yang digunakan pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat simpulkan bahwa pada prinsipnya penerapan hukum acara perdata pada Pengadilan Hubungan Industrial sama dengan penerapan hukum acara perdata pada Peradilan Umum, hanya pada Pengadilan Hubungan Industrial ada ketentuan yang diatur secara khusus, misalnya beracara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi apabila nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Meskipun dalam UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur tentang gratisnya biaya beracara, namun pada kenyataannya biaya tersebut tidak nyata-nyata gratis. Terdapat banyak kelemahan hukum acara perdata yang digunakan pada Pengadilan Hubungan Industrial, salah satunya tentang perbedaan dass sein dan das sollen dari gratisnya biaya beracara pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Kenyataannya tidak dapat dipungkiri apabila beracara harus mengeluarkan biaya, contohnya saja biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya materai untuk leges alat bukti, dalam hal ini ada keharusaan bagi para pihak dalam mengeluarkan biaya materai ketika akan mengajukan bukti surat. Terkait biaya materai, selama ini hakim hanya melaksanakan UU Bea Materai, yang mewajibkan surat sebagai barang bukti harus diberi materai. Selain biaya materai sebenarnya masih banyak biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan, misalnya biaya fotocopy dan termasuk pungutan liar seperti biaya registrasi surat kuasa, biaya sita, biaya untuk mengambil putusan, biaya eksekusi, dan juga biaya untuk mendaftarkan gugatan.

Permasalahan lain yang muncul pada penerapan hukum acara perdata di Pengadilan Hubungan industrial adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 yang mengizinkan serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha untuk bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam hal ini, tentu pengusaha berada posisi yang diuntungkan, karena secara finansial pengusaha punya kemampuan untuk membayar jasa seorang lawyer untuk menjadi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan serikat pekerja/serikat buruh, dengan keterbatasan biaya, mereka tentunya akan lebih memilih bertindak sebagai kuasa hukum sendiri mewakili anggotanya.

Pada prinsipnya, apabila wakil dari serikat pekerja/serikat buruh tersebut berkompeten, paham dan mengerti prosedur dan proses litigasi pengadilan tidak akan menimbulkan masalah, namun di satu sisi tidak semua orang mengerti dan paham proses litigasi di pengadilan, sehingga hal tersebut akan memberikan kesulitan bagi pekerja dan tentunya juga bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU No. 2 Tahun 2004, hakim berkewajiban untuk memeriksa gugatan dan memerintahkan penggugat untuk menyempurnakan. Apabila wakil dari serikat pekerja/sarikat buruh tidak paham maka hal ini akan memperlambat waktu penyelesaian perselisihan dan hal ini juga akan sangat merugikan pihak serikat pekerja/serikat buruh apabila gugatan yang diajukan tidak cermat sehingga gugatan yang diajukan ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam prakteknya, tidak semua pekerja/buruh bahkan pengusaha dibekali ilmu yang cukup tentang praktek dan proses litigasi, dengan bekal pendidikan sarjana hukum saja tidak cukup, karena proses litigasi tidak semudah yang dibayangkan orang awam. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban memaparkan kecakapan kuasa hukum kaum pekerja untuk menyusun gugatan masih rendah, akibatnya tidak sedikit gugatan yang ditolak atau tidak diterima oleh Pengadilan. Bagi organisasi pengusaha, tentu saja keadaan ini lebih menguntungkan, ketika gugatan dari kuasa hukum serikat pekerja/serikat buruh tidak cermat, tentu kemenangan kuasa hukum serikat pekerja/serikat buruh tidak perlu dilaksanakan karena gugatan tersebut hanya menang diatas kertas, karena tidak adanya kekuatan eksekutorial yang mengharuskan pengusaha/organisasi pengusaha untuk melaksanakan isi putusan.

UU No. 2 Tahun 2004 tidak mengatur sanksi yang jelas terhadap pengusaha yang tidak menjalankan isi putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga kadang kemenangan serikat pekerja/serikat buruh hanya diatas kerja saja.

Untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan, Pengadilan Hubungan Industrial hanya betugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan tingkat terakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No. 2 tahun 2004. Terkait tentang tidak adanya upaya hukum bagi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh tersebut, apabila Pengadilan Hubungan Industrial tidak memberikan Putusan yang adil bagi para pihak, tentu saja Putusan tersebut hanya akan memberikan kekecewaan yang mendalam bagi para pihak yang merasa dirugikan, karena Ia tidak dapat melakukan upaya hukum apapun.

Melihat kenyataan dan fakta yang terjadi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut, seharusnya pemerintah segera merubah kebijakannya dalam UU No. 2 Tahun 2004 agar lebih berpihak kepada pekerja/buruh. Apabila jaminan keadilan bagi pekerja/buruh sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No 13 Tahun 2003 dapat terealisasi dengan baik, tentunya akan segera tercipta suasana kerja yang kondusif dan pembangunan perekonomian di Indonesia jauh lebih maju daripada saat ini.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s