Review PERKOM KPPU

Posted: April 4, 2011 in Hukum Tata Negara
Tags: , , , , ,

Sekitar 2 tahun yang lalu, Saya pernah membaca sebuah artikel di Hukum Online dan Website Resmi KPPU yang ditulis dan di publikasikan oleh seorang staf (ahli) KPPU yang berjudul “Peraturan Komisi, Sebuah Produk State Auxilliary Agencies”. Menurut pendapat Saya, ini artikel perlu dikaji ulang deh, apa benar semua PERKOM yang ditetapkan oleh Komisi/Lembaga Negara termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ????????????????????.

Mungkin sebelum membaca tentang artikel ini, tidak ada salahnya untuk pembaca yang budiman, membaca terlebih dahulu artikel yang Saya maksud, silahkan klik disini untuk membaca artikel tersebut.

Beberapa Point penting dalam artikel yang Saya rasa perlu untuk dikaji ulang adalah pendapat penulis yang menyatakan bahwa:

1.    ”Didalam Pasal 7 UU 10/2004 yang mengatur tentang jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, Perkom tidak disebutkan secara eksplisit sebagai jenis Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU 10/2004 menyebutkan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan lain selain dalam ketentuan UU 10/2004 salah satunya adalah Peraturan yang dikeluarkan Komisi yang dibentuk oleh Undang-undang atau oleh Pemerintah atas perintah Undang-undang. Dengan demikian jelas secara formal Perkom adalah termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan.

2.    Menurut rekan penulis yang juga Pakar Hukum Tata Negara, Perkom pada prinsipnya dapat diuji atau dilakukan constitutional review ke MK. Alasannya, dengan menggunakan teori wet in materiele zin maka Perkom adalah UU dalam pengertian materiil. Sehingga dengan sifatnya itu Perkom dapat diperlakukan seperti UU sehingga dapat di uji oleh MK.


Membaca dua pernyataan tersebut membuat Saya tersenyum simpul, dan kemudian mempertanyakan kenapa tulisan seperti ini bisa di publish di media-media yang cukup kompeten🙂 (selain di publish di hukumonline, artikel tersebut juga di publish di Website resmi KPPU dan Majalah Kompetisi).

Baiklah tidak perlu panjang kali lebar… Saya akan menguraikan alasan-alasan, kenapa Saya mengatakan bahwa artikel tersebut perlu untuk dikaji ulang🙂.

Menurut sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 diatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

2.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang

3.    Peraturan Pemerintah

4.    Peraturan Presiden

5.    Peraturan Daerah

a.    Perda Provinsi

b.    Perda Kabupaten/Kota

c.    Perdes/Peraturan yang setingkat

Dalam era reformasi, muncul dan berkembang lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lain-lain. Komisi atau lembaga-lembaga tersebut selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi yang capursari, yaitu semi legislatif, regulatif, semi administratif, bahkan semi judikatif, sehingga muncul istilah “independent and self regulatory bodies” yang juga banyak berkembang di banyak negara (Huda, 2009).

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi/lembaga tersebut dapat membuat peraturan-peraturan sendiri, asalkan kewenangan regulatif tersebut diberikan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya, regulasi yang hasilkan oleh komisi/lembaga-lembaga tersebut tidak mengikat secara umum, namun mempunyai implikasi hukum (Huda, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpuklan bahwa komisi/lembaga-lembaga Negara tersebut memang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sendiri, asalkan kewenangan regulatif tersebut diberikan oleh undang-undang. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (termasuk peraturan yang ditetapkan oleh Komisi), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Contoh kewenangan regulatif KPPU yang diberikan berdasarkan Undang-Undang adalah “kewenangan KPPU untuk membuat Peraturan Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas terlihat bahwa PERKOM yang dikeluarkan oleh KPPU dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan karena memang ketentuan Pasal 38 ayat (4)  UU No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan KPPU untuk membuat PERKOM tentang tata cara penyampaian laporan.

Pernyataan selanjutnya apakah semua PERKOM yang ditetapkan KPPU dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004??????? Jawabannya tentu tidak. Kenapa?????

Karena tidak semua PERKOM KPPU ditetapkan berdasarkan mandat dari Undang-Undang🙂. Contoh konkritnya, PERKOM No. 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (sekarang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah). Sebelum diubah menjadi Peraturan Pemerintah, PERKOM KPPU tentang Pra-Notifikasi Merger ini tidak dapat dikatakan sebagai Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004, karena dalam hal ini KPPU tidak memiliki kewenangan untuk membuat PERKOM sebagai peraturan lebih lanjut dari Pasal 28 dan 29 UU No. 5 tahun 1999.

Ketentuan Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan ketentuan lebih lanjut tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan diatur dalam Peraturan Pemerintah, bukan oleh PERKOM, sehingga dapat disimpulkan bahwa PERKOM Pra-Notifikasi yang ditetapkan oleh KPPU tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004.

Peraturan komisi/lembaga Negara yang dibuat tidak berdasarkan kewenangan regulatif yang diberikan oleh Undang-Undang dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijaksanaan. Menurut Girindro Pringgodigdo sebagaimana dikutip oleh Syaukani (2008), kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Orientasinya pada pembentukan dan penegakan hukum masa kini dan masa depan.

Peraturan kebijaksanaan pada hakekatnya merupakan produk dari organ tata usaha negara yang bertujuan untuk menampakkan keluar suatu kebijakan yang tertulis namun tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan. Peraturan kebijaksanaan dibentuk oleh pejabat atau badan tata usaha negara atas dasar kewenangan yang bersumber dari adanya asas kebebasan bertindak (freies ermessen) yang memberikan peluang pengaturannya oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan, meskipun menunjukkan sifat atau gejala seperti peraturan perundang-undangan.

Philipus M. Hadjhon dalam (Ridwan, 2003) menyatakan, peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan untuk “naar buiten gebracht schricftelijk beleid” yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijaksanaan secara esensial berkenaan dengan (Ridwan, 2003):

1.    Organ pemerintahan dalam hal ini semata-mata menjalankan tindakan-tindakan pemerintahan

2.    Kewenangan pemerintahan tersebut tidak terikat secara tegas

3.    Ketentuan umum dilaksanakan pada pelaksanaan kewenangan

Eksistensi peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (vrijevoegdheid) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah freies ermessen (Ridwan, 2003). Secara terminologi, freies ermessen berasal dari kata frei yang berarti bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka, sedangkan ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Kata frei dan ermessen apabila digabungkan, maka secara terminologi, freies ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Dalam ilmu pemerintahan, secara khas, freies ermessen (diskresionare) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus sepenuhnya terikat pada undang-undang (Ridwan, 2003).

Dalam praktek penyelenggaran pemerintahan, freies ermessen dilakukan oleh aparat pemerintah atau administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut (Ridwan, 2003):

1.    Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in konkrito terhadap suatu permasalahan tertentu, padahal permasalahan tersebut menuntut penyelesaian dengan segera.

2.    Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya.

3.    Adanya delegasi perundang-undangan, dalam hal ini aparat pemeritah diberikan kekuasaan/kewenangan untuk mengatur sendiri, sesuatu yang sebenarnya merupakan kekuasaan atau kewenangan aparat yang lebih tinggi.

Menurut J.H van Kreveld sebagaimana dikutip oleh Ridwan, ciri-ciri dari peraturan kebijaksanaan adalah (Ridwan, 2003):

1.    Peraturan tersebut tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formil atau UUD yang memberikan kewenangan mengatur, dengan kata lain peraturan tersebut tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang.

2.    Peraturan tersebut muncul melalui serangkaian keputusan-keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang bebas terhadap warga negara.

3.    Peraturan tersebut memberikan petunjuk secara umum.

Mengenai kekuatan mengikat dari peraturan kebijaksanaan, ada berbagai pendapat dari pakar hukum yang dikutip oleh Ridwan, antara lain: menurut Bagir Manan yang menyatakan bahwa peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengikat secara langsung, namun memiliki relevansi hukum (Ridwan, 2003).

Berdasarkan uraian diatas, maka sebenarnya PERKOM tidak selalu dapat dikategorikan sebagai produk Peraturan Perundang-Undangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004, karena PERKOM dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijaksanaan, jika peraturan tersebut di tetapkan Komisi tanpa ada kewenangan regulatif yang diberikan oleh Undang-Undang.

Legal reasoning semacam ini berlaku untuk menilai semua PERKOM yang ditetapkan oleh komisi/lembaga Negara, tidaknya hanya pada KPPU. Kita dapat menilai apakah PERKOM yang ditetapkan oleh Komisi termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004, dengan menelusuri kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Komisi.

Back to point ke dua artikel yang perlu dikaji ulang adalah tentang pendapat “ahli” yang menyatakan PERKOM dapat di judicial review ke Mahkamah Konstitusi…. Hmmmm…. Ini yang sungguh-sungguh menyesatkan…. !!!!!!!!!!!!!!!!!

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas pernyataan ahli yang menyatakan bahwa PERKOM bisa di judicial Review di MK adalah pernyataan yang konyol dan menyesatkan bagi orang awam hukum.

 

 

 

Comments
  1. Mochamad Nur Fauzy says:

    Salam, saya sedang meneliti mengenai Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2009 yang berisi mengenai pedoman penafsiran Pasal 50 huruf b UU no 5 tahun 1999. isinya secara tersurat memberlakukan ketentuan uu no 5 tahun 1999 terhadap Perjanjian yang berkaitan dengan HKI salah satu contohnya terhadap perjanjian Grant Back. padahal UU no 5 tahun 1999 dengan jelas mengecualikan penerapannya terhadap HKI.

    menurut anda, apakah Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2009 dapat dianggap suatu pelanggaran asas lex superior derogat legi inferior? karena bagaimanapun juga, Peraturan KPPU lebih rendah derajatnya dari UU>

    salam hormat

    Mochamad Nur Fauzy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s