Kritik Atas Undang-Undang Penanaman Modal Di Indonesia

Posted: March 19, 2011 in Hukum Tata Negara
Tags: , ,

Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi Indonesia harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Penanaman modal merupakan unsur penting dalam menunjang keberhasilan program pembangunan ekonomi nasional. Selain harus menjadi bagian dari penyelengaraan perekonomiaan nasional, penanaman modal juga harus ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian yang berdaya saing. Peraturan penanaman modal diperlukaan agar kegiatan modal di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan (khususnya modal asing) tidak merugikan kepentingan pembangunan Indonesia (Soedijana, 2008).

Masalah modal asing di Indonesia sudah sejak awal kemerdekaan menjadi bagian dari pemikiran aktual program ekonomi Indonesia. Hal ini berkaitan dengan konsep perubahan ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Secara esensial konsep ekonomi nasional, salah satu dimensinya adalah sebuah perekonomian dimana pemilikan, pengawasan, dan pengelolaan dibidang ekonomi berada ditangan golongan pribumi (Muhaimin, 1990).

Dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam penanaman modal, sistem hukum dan sistem ekonomi harus dapat bersinergi dan saling mendukung secara positif. Sebagai gambaran sinergisitas antara sistem hukum dan sistem ekonomi, Negara mengatur sistem penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi dan sesuai dengan tujuan bernegara.

Ketentuan hukum dan peraturan tentang penanaman modal harus tetap disesuaikan dengan perkembangan di era globalisasi, karena perekonomian dunia ditandai dengan kompetisi antar bangsa yang semakin kompetitif, sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan sebuah kajian apakah UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) sudah sesuai dengan idiologi dan sistem ekonomi di Indonesia dan perlu juga di kaji bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari UUPM.

Kajian Tentang UU No. 25 Tahun 2007 (UUPM)

Indonesia mempunyai falsafah hidup/ideologi pancasila, yang sekaligus menjadi Grundnorm/kaedah dasar bagi sistem hukum Indonesia. lazimnya sistem hukum dan sistem ekonomi berhubungan erat dengan ideologi yang dianut suatu Negara (Salim, 2005). Penjabaran kelima sila dalam Pancasila termaktub dalam pembukaan UUD 1945, dan dituangkan dalam pasal-pasal dan batang tubuh UUD 1945, sehingga semua peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia (termasuk dalam bidang ekonomi) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan pancasila.

Selain menegaskan asas ekonomi nasional, UUD 1945 juga menyiratkan nilai nasionalisme ekonomi. Rumusan nasionalisme ekonomi secara deduktif telah diformulasikan dalam Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 memuat ketentuan mengenai semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan, wadah usaha, dan sumber-sumber ekonomi yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Rumusan nasionalisme ekonomi Indonesia menghendaki secara mutlak suatu restrukturisasi ekonomi Indonesia dari struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi bangsa merdeka dengan mayoritas bangsa sebagai pelaku dan tulang punggungnya (Arief, 2002).

Sebagaimana termuat dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945, sistem ekonomi Indonesia merupakan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan, dengan kata lain dapat disebut sebagai demokrasi ekonomi kerakyatan. menurut Prof. Dr. Laica Marzuki (1999), “ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.

Ekonomi rakyat adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya (Marzuki, 1999).

Setiap aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perekonomian nasional harus berlandaskan pada jiwa dan semangat Pasal 33 UUD 1945 serta harus sesuai dengan sistem ekonomi nasional yang dianut UUD 1945, yakni demokrasi ekonomi dengan konsep ekonomi kerakyatan. Setiap aturan perundang-undangan yang menyimpang dengan konsep, jiwa dan semangat ini, maka berarti undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang membutuhkan banyak modal untuk mengatasi masalah-masalah pokok dalam upaya mensejahterakan rakyatnya, karena tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia  relatif tinggi, tetapi secara ekonomi relatif masih terbelakang. Selain itu menurut MP. Todaro (1983) Negara yang sedang berkembang memiliki ciri-ciri :

1.  Taraf hidup yang rendah

2.  Produktifitas yang rendah

3.  Tingkat pertumbuhan populasi dan beban tanggungan yang tinggi

4.  Angka pengangguran yang tinggi

5.  Ketergantungan pada ekspor hasil-hasil pertanian

6.  Dominasi, dependensi, dan vulnerabilitas dalam hubungan-hubungan internasional.

Untuk keluar dari tingkatan negara yang sedang berkembang, Indonesia harus mempunyai modal yang besar dan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pengaturan kebijakan tentang penanaman modal asing secara resmi untuk pertama kalinya diatur dalam UU No. 78 Tahun 1958, akan tetapi karena pelaksanaan undang-undang ini banyak mengalami hambatan, undang-undang tersebut dicabut dengan UU NO. 16 Tahun 1958. Sejak  zaman orde baru, kebijakan penanaman modal terbuka bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan mensahkan UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian direvisi dengan UU No. 11 Tahun 1970 (UUPMA), selain mengeluarkan peraturan kebijakan tentang penanaman modal asing, pemerintah juga mengeluarkan peraturan tentang penanaman modal dalam negeri, yaitu UU No. 6 tahun 1968 jo UU No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sehingga ada pemisahan pengaturan tentang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Setelah berlaku kurang lebih 40 tahun, kebijakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tersebut diganti dengan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Kebijakan baru ini maksudkan untuk memenuhi tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional dibidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional. Sejak berlakunya UUPM, maka terjadi perubahan secara signifikan tentang kebijakan penanaman modal di Indonesia.

Undang-Undang Penanaman Modal merupakan salah satu bagian dari paket perbaikan kebijakan iklim investasi yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 yang salah satu programnya adalah mengubah Undang-Undang Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di luar Negative List), dan Dispute Settlement. Paket perbaikan kebijakan ini didanai oleh Bank Dunia melalui utang program yaitu, Development Policy Loan (DPL) III sebesar US$ 600 juta, utang dalam bentuk technical assistance ini adalah utang jangka pendek yang mulai disepakati sejak bulan Desember 2006 dan berakhir pada bulan Maret 2007 (Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 21-22/PUU-V/2007).

Sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum UUPM, modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Dikaji dari bentuk kebijakannya, maka UUPM secara langsung mengabungkan kebijakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui satu undang-undang.

UUPM mengundang banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat, karena pasal demi pasal dalam undang-undang tersebut, dianggap lebih berpihak pada penanam modal asing. Hal ini dapat kita cermati melalui pasal-pasal yang dianggap inkontitusional, misalnya pada  penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d UUPM yang berbunyi, “yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara”adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanammodal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antarapenanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.”

Pasal 3 ayat (1) huruf d UUPM mengisyaratkan perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Seharusnya penegasan perlakuan yang sama hanya berlaku untuk penanam modal dalam negeri, agar penanam modal dalam negeri mendapat prioritas yang utama. Perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri tentu saja membuka peluang besar bagi para investor asing untuk memperoleh kesempatan berivestasi disegala bidang. Prinsip persamaan dan tidak membedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri telah melanggar amanat konstitusi mengenai pengelolaan perekonomian nasional karena mengarah pada liberalisasi ekonomi.

Pasal 8 Ayat (1) UUPM yang menyatakan bahwa Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. memberikan keleluasaan bagi penanam modal untuk melakukan pengalihan aset (capital flight) dengan leluasanya, sehingga akan memberikan suatu ketidakpastian bagi tenaga kerja, karena sewaktu-waktu perusahaan dapat melakukan pengalihan aset (capital flight) dengan cara menutup perusahaan, merelokasi usaha dan penanaman modalnya yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

Dalam Pasal 12 UUPM disebutkan bahwa “semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali terhadap bidang atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.” Keseluruhan Pasal 12 UUPM menganut paham liberalisasi ekonomi yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Indonesia seperti yang dimaksud UUD 1945 karena dilandasi pada semangat pemberian pembebasan yang seluas-luasnya bagi para penanam modal dan mereduksi peran dan kedaulatan negara yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Ketentuan Pasal 12 ayat (4) UUPM yang mengatur tentang “kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden” memberikan peluang besar kepada presiden untuk menentukan kriteria bidang usaha terbuka sehingga akan berpotensi besar peraturan presiden sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu, terutama para pemodal asing.

Menyikapi ketentuan Pasal 12 ayat (4) seharusnya bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan harus disebutkan secara jelas dalam undang-undang tersebut, sebagaimana dahulu pernah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang secara khusus mengatur tentang Badan Usaha Modal Asing.  Dalam pasal ini disebutkan dengan tegas bidang-bidang usaha yang tertutup secara penguasaan penuh untuk penanaman modal asing : Pasal 6 Ayat (1), bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak adalah sebagai berikut:

a. Pelabuhan-pelabuhan;

b. Produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum;

c. Telekomunikasi;

d. Pelayaran;

e. Penerbangan;

f. Air minum;

g. Kereta api umum;

h. Pembangkit tenaga atom;

i. Mass media.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b, dan c UUPM, yang mengatur :

1. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligusselama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal ini memberikan kemudahan pelayanan hak atas tanah lebih lama daripada hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, bahkan lebih lama daripada hak atas tanah yang diberikan Pemerintah Kolonial Belanda dalam Agrarische Wet (AW) yang hanya membolehkan jangka waktu penguasaan selama 75 tahun. Sebagai perbandingan HGU dan HGB yang diberikan dalam UUPA selama 60 tahun untuk HGU dan 50 tahun HGB sedangkan untuk HGU dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 HGU diberikan paling lama 95 tahun dan untuk HGB diberikan paling lama 80 tahun dan Hak Pakai paling lama 70 tahun.

Undang-Undang yang tidak didasarkan pada tanggung jawab negara serta tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat, secara vulgar telah melawan konstitusi. UUPM merupakan upaya negara untuk berpaling dari kewajiban konstitusionalnya dengan mengalihkan kewajiban tersebut kepada kuasa modal. Pasal 33 UUD 1945 amandemen ke empat, terutama pada Ayat (3) menyatakan, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi secara konstitusional, sama sekali tidak beralasan untuk menjadikan UUPM sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat bahkan sebaliknya, UUPM dapat menyebabkan semakin tergantungnya bangsa Indonesia kepada kekuatan perekonomian asing.

Secara garis besar UUPM menjanjikan perbaikan iklim investasi dengan perbaikan diberbagai aspek baik yang menyangkut penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, tenaga kerja, pengembangan UMKM, fasilitas terhadap penanaman modal, kemudahan perizinan dan pelayanan, reposisi BKPM dan Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK).

Dengan adanya paket kebijakan ekonomi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah utama iklim investasi dan prospek usaha di Indonesia. Sehingga baik investor dalam negeri maupun asing dapat mulai memperhitungkan Indonesia sebagai pilihan dalam membuka usaha ataupun memperluas usahanya. Kemudahan usaha dan prospek pasar Indonesia menjadi daya tarik utama bagi investor untuk ekspansi usahanya, dengan harapan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dengan terciptanya lapangan kerja yang luas.

Kesimpulan :

1.  UUPM tidak sesuai dengan idiologi bangsa Indonesia, UUPM ini juga tidak menganut sistem demokrasi ekonomi dengan paham ekonomi kerakyatan namun menganut sistem neo-liberal yang lebih mengutamakan kepentingan pemodal asing dan dalam negeri, memberi kebebasan dan kemudahan pada para pemodal asing dan dalam negeri untuk menguasai berbagai sektor penting di Indonesia.

2.    Dampak positif dari UUPM adalah peluang masuknya investor asing lebih besar, serta adanya perbaikan iklim investasi di Indonesia. Sedangkan dampak negatif dari UUPM adalah penanam modal asing lebih diutamakan, sehingga undang-undang ini semakin memperkuat pelembagaan neo-kolonialisme di Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s