Kedudukan Penasehat Hukum Pada Proses Penyidikan

Posted: March 19, 2011 in Serba-Serbi
Tags: , , ,

Kedudukan Penasehat Hukum pada proses pemeriksaan penyidikan oleh sebagian golongan bersifat reaktif dan merupakan cacat cela yang menodai kehadiran KUHAP. Menurut R.O. Tambunan,  ketentuan Pasal 115 KUHAP belum memberikan dan meletakan landasan persamaan derajat dan kedudukan antara Penyidik dan Penasehat Hukum (Harahap, 2009).

Dalam proses penyidikan, Penasehat Hukum masih dicurigai sebagai pihak yang mengganggu kelancaran pemeriksaan. Pasal 115 KUHAP dalam praktek penegakan hukum secara harfiah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada waktu Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Penyidik “dapat” memperbolehkan atau mengizikan Penasehat Hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penasehat Hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang “sedang” dilakukan atas persetujuan Penyidik, tetapi jika Penyidik tidak menyetujui atau “tidak memperbolehkan” maka Penasehat Hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Dalam hal ini subyektifitas Penyidik akan sangat mempengaruhi boleh atau tidaknya Penesehat Hukum untuk mengikuti jalannya proses penyidikan.

2.  Kedudukan dan kehadiran Penasehat Hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan adalah “secara pasif”

Berdasarkan penjelasan Pasal 115 ayat (1) KUHAP, kedudukan Penasehat Hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai “penonton”. Kehadiran Penasehat Hukum terbatas hanya untuk “melihat serta mendengar” (within sight and within hearing). Selama mengikuti jalannya pemeriksaan Penasehat Hukum tidak diperkenankan untuk memberikan nasehat.

Seandainya pelaksanaan Pasal 115 KUHAP dipergunakan sebaik-baiknya oleh Penasehat Hukum, maka kehadiran Penasehat Hukum ketika mengikuti jalannya penyidikan paling tidak akan mencegah Tersangka diperlakukan dengan semena-mena. Secara psikologis, kehadiran Penasehat Hukum dalam pemeriksaan akan mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya.

Referensi: M. Yahya Raharap, 2009

Comments
  1. lutfi says:

    maf pak sya mo nanya klo proses penyidikan ada btas wktu tertntu ga bgi pihak kpolisian.mhon jwbnya

    • ada dunk.,… klo tersangka di tahan ada batas waktu yang harus dipatuhi oleh penyidik, yaitu sesuai kuhap yaitu selama 20 hari, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. tetapi permasalahan yang sering muncul, kadang tersangka tidak di tahan oleh penyidik,… nah klo demikian emang tidak ada jangka waktu yang harus di patuhi oleh penyidik.
      sehingga, terkadang kasus menggantung tidak jelas…. dan sewaktu2 bisa di buka dan di sidik kembali🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s