Pentingnya Pendaftaran HAKI Merek

Posted: March 17, 2011 in Hukum Bisnis
Tags: , , ,

Konsep dasar pemberian hak atas merek adalah bahwa merek termasuk  obyek hak kekayaan intelektual di bidang industri. Merek, sebagai hak milik yang lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta dan karsa, yang untuk menghasilkannya memerlukan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan tersebut mempunyai nilai. Nilai ekonomi yang melekat pada hak milik itu menimbulkan konsepsi kekayaan (property). Dengan konsep kekayaan, maka HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pemilik hak perlu dipertahankan eksistensinya terhadap siapa saja yang menggunakannya tanpa ijin. Merek tanpa sertifikat pendaftaran tidak akan dilindungi oleh undang-undang HKI (http://atmajaya.ac.id).

Hak atas merek, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 adalah: “Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya

Menurut Ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang dimaksud dengan merek adalah: “Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Kelas barang dan jasa adalah kelompok jenis barang dan jasa yang mempunyai persamaan sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaanya. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pedaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Pendaftaran merek dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh UU No. 15 Tahun 2001.

Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif (first to use) dan sistem konstitutif (first to file). Undang-undang merek Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif, sama dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 19 Tahun 1992, dan UU No. 14 Tahun 1997. Hal ini merupakan perubahan mendasar dalam Undang-undang merek di Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif (UU No. 21 Tahun 1961).

Dalam sistem deklatif, titik berat diletakkan pada pemakai pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang pertama mendaftar adalah si pemakai pertama dengan konskwensi ia adalah pemilik merek tersebut, sampai ada pembuktian sebaliknya. Dalam sistem pendaftaran deklaratif, pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarakan merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftar merek, adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan.

Menurut Saidin, dalam sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai dan menggunakan merek tersebut tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang lain dengan begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi. Sehingga kelemahan dari sistem deklaratif ini adalah, tidak adanya jaminan kepastian hukum (Saidin, 2007).

Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem kostitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal yang mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam sistem pendaftaran konstitutif, prinsip penerimaan merek adalah first to file, artinya siapapun yang mendaftar lebih dahulu akan diterima pendaftaraannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya. Beberapa kemungkinan dapat terjadi setelah masuknya pendaftaran pertama, misalnya muncul pendaftar lain yang sebenarnya berkepentingan langsung dengan merek tersebut, sebab pendaftar inilah yang secara riil menggunakan barang tersebut. Dalam hal demikian, pendaftar kemudian (notabene pengguna merek sebenarnya) harus melakukan “Penyelesaian khusus” dengan pendaftar pertama agar pendaftar pertama mau menyerahkan merek tersebut kepada pendaftar kemudian (Purba, 2005). Hal-hal seperti ini lah yang menjadi permasalahan utama dalam sistem pendaftaran konstitutif.

Bentrokan antara keadilan dan kepastian hukum terjadi pada sistem konstitutif pendaftaran merek. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, ada hak-hak perseorangan yang tidak terpenuhi. Hal ini dapat dilihat sebagaimana kasus yang pendaftaran merek milik beberapa pengusaha di Yogyakarta, sebagaimana diberitakan dalam Harian Kompas, ada beberapa merek dagang milik pengusaha DIY yang telah didaftarkan orang lain. Dagadu misalnya, sebagai salah satu merek yang sangat identik dengan kota Yogyakarta, ternyata telah didaftarkan oleh orang lain di Jakarta (Kompas Yogyakarta, Senin 22 Juni 2009).

Melihat perjalanan sejarah pengaturan perlindungan merek di Indonesia, sistem pendaftaran konstitutif memang merupakan pilihan sistem yang paling baik, karena dapat mewujudkan kepastian hukum. Agar imlementasi UU No. 15 Tahun 2001 dapat berjalan sebagaimana maksud dan tujuannya, maka untuk menghindari hal-hal semacam ini, menurut hemat Penulis, sebaiknya DIRJEN HAKI, harus gencar melakukan sosialisasi tentang manfaat, kegunaan, fungsi dan tujuan pendaftaran merek. Hal ini menjadi sangat penting, agar pemilik merek sadar akan pentingnya pendaftaran merek dalam upaya melindungi hak-hak mereka. Salah satu langkah sosialisasi yang paling tepat adalah dengan mengadakan pembinaan terhadap pengusaha tentang arti penting pendaftaran merek.

Sebagaimana dijelaskan oleh Friedman, bahwa perilaku hukum menyangkut soal pilihan yang berkaitan dengan motif seseorang. Salah satu motif seseorang tentang perilaku hukum adalah kepentingan pribadi (Budi, 2005), dalam hal ini dapat simpulkan bahwa, ketika pengusaha/pemilik merek mengetahui fungsi, manfaat serta pentingnya pendaftaran merek, maka dengan motif pribadi tersebut pemilik merek akan mendaftarkan mereknya, karena ia ingin memperoleh perlindungan secara hukum.

Selain meningkatkan sosialisasi arti penting pendaftaran merek, sistem pengumuman pada saat pendaftaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 UU No. 15 Tahun 2001, selain ditempatkan dalam berita resmi merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jendral, dan sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat, sebaiknya pengumuman tersebut juga dilakukan lewat berbagai media, baik koran nasional, televisi, maupun radio. Hal ini menjadi penting, karena apabila pengumuman hanya dilakukan terbatas pada berita resmi yang dikeluarkan oleh DIRJEN HKI, atau sarana khusus yang dikeluarkan DIRJEN HKI, maka tidak semua orang dapat mengetahui merek-merek apa saja yang sedang dimohonkan untuk didaftar. Apabila pengumuman dilakukan di media massa, sangat dimungkinkan pemilik merek yang sebenarnya akan mengetahui informasi tersebut, baik secara langsung, maupun tidak langsung dari orang lain yang membaca dan mendengar informasi tersebut.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan substansi, sebaiknya pemeriksa melakukan pemeriksaan secara komperhensif, sehingga diperoleh data yang sesuai dengan data dilapangan. Akan lebih baik, dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek yang belum terdaftar, DIRJEN HKI memiliki daftar merek-merek yang belum didaftar, karena sangat dimungkinkan sekali pemilik merek belum melakukan pendaftaran merek dikarenakan faktor biaya yang relatif mahal. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi pemilik merek dalam lingkup usaha mikro dan menengah. Dengan itikad tidak baik, orang yang memiliki dana, dan mengetahui prospek perkembangan merek pada usaha mikro dan menengah, bisa saja mendahului untuk mendaftarkan merek tersebut ke DIRJEN HKI. Sehingga dengan adanya data merek yang belum terdaftar, pemeriksa akan lebih mudah untuk melakukan cross check, sehingga diperoleh data yang sesuai dengan data dilapangan.

Salah satu alasan yang membuat pengusaha/pemilik merek enggan melakukan pendaftaran merek dikarenakan proses pendaftaran memakan waktu yang relative panjang. Akan lebih baik, masa pengumuman dipersingkat, tidak perlu sampai tiga bulan, karena yang paling penting adalah efektifitas dari pengumuman tersebut. Apabila pengumuman dilakukan dengan efektif, maka dengan waktu yang relatif singkat pun, masyarakat luas sudah mengetahui rencana permohonan pendaftaran merek yang sedang diajukan. Selain itu, lamanya pemeriksaan substantif juga sebaiknya tidak perlu terlalu lama, sampai 9 bulan. Dengan perbaikan sistem data yang baik, pemeriksa akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan. Dengan mempermudah dan mempersingkat waktu pendaftaran, menurut Penulis, pelaku usaha tidak akan ragu lagi untuk mendaftarkan mereknya.

Dengan adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem pendaftaran merek sebagaimana yang telah diuraikan diatas, implementasi UU No. 15 Tahun 2001 akan sesuai dengan fungsi hukum. yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubugan masyarakat, dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin (Soeroso, 2005).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek. Pendaftaran merek dengan menggunakan sistem konstitutif (first to file) lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek, namun sampai ini sistem pendaftaran first to file di Indonesia belum efektif menciptakan keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan, karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya.

 

Comments
  1. Andre says:

    Mbak, kok cm tentang merek??? bagaiamana dengan hak cipta, paten, desain industri de el el??? mohon info nya.

  2. wien says:

    thanks y. bs g bwt yg lain ky hukum kontrak dll??? hehehe…ngarepdotcom

  3. blazt says:

    mbak,klo suatu merk dah di daftar apa berlaku buat propinsi atau satu negara,atau sedunia?,trims

  4. klo udah didaftar dan uda punya sertifikat merk, maka perlindungan berlaku diseluruh indonesia, dan juga berlaku di negara2 yg tergabung dlm TRIPs, tp lbh oke lg untuk perlindungan maksimal kita harus mmendaptarkan hak prioritas dinegara-negara yg tergabung dalam TRIP’s.

  5. and46 says:

    yupss…

  6. ipbranding says:

    Untuk mendapatkan konsumen yang loyal,kita harus selalu mengedepankan innovation. namun besarnya biaya untuk menebus sebuah innovation tanpa adanya perlindungan hukum terhadap merek merupakan langkah yang sia-sia,
    coba anda bayangkan berapa banyak waktu,tenaga,fikiran,bahkan uang yang terbuang demi tercapainya innovation sebuah merek.bagaimana rasanya jika merek tersebut di palsukan oleh competitors anda? Kesadaran akan pentingnya mendaftarkan merek dagang merupakan bukti nyata keseriusan anda dalam membangun sebuah business.
    Support by :: http://www.ipindo.com konsultan hki terdaftar.

  7. ipindo says:

    hal terpenting dalam memilih maupun akan menjalankan Business Opportunity,Franchise,atau Waralaba
    bukan semata-mata terletak pada seberapa bagus produk yang akan di jual,serta seberapa besar kebutuhan pasar akan produk tersebut.
    pernahkah terbayangkan tiba-tiba anda harus mengganti merek disaat business sedang berkembang pesat karena adanya tuntutan dari pihak lain atas Merek yang digunakan ?
    belum lagi anda diharuskan membayar ratusan juta Rupiah karena hal tersebut diatas?

    inilah pentingnya fungsi daftar merek,desain industri,hak cipta,paten.

    Konsultasikan merekdagang anda segera pada http://www.ipindo.com konsultan HKI terdaftar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s