Keadilan Bagi Konsumen Pada Kasus Kartel SMS 6 Operator Seluler Di Indonesia

Posted: March 17, 2011 in Hukum Bisnis
Tags: , , ,

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah menghasilkan variasi produk barang atau jasa. Perkembangan tekonologi dan informasi memberikan dampak positif dalam dunia pertelekomunikasian di Indonesia. Sebelum berkembangnya telepon seluler, di Indonesia telah berkembang telepon rumah, dan pager sebagai alat komunikasi yang tidak mengenal jarak dan waktu. Tetapi masa itu tidak semua orang dapat menikmati fasilitas komunikasi tersebut, kemudian latah ini di ikuti oleh perkembangan telepon seluler komersial yang bangkit kembali di awal tahun 90 an.

Tuntutan zaman yang semakin canggih, menyebabkan terjadinya perubahan paradigma dalam masyarakat. Telpon seluler yang semula hanya berfungsi sebagai gaya hidup kini berubah menjadi kebutuhan pokok. Salah satu fasilitas pokok yang melekat pada ponsel adalah short message service (sms). Tingginya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan telekomunikasi murah menyebabkan pelaku usaha berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan animo masyarakat menggunakan layanan sms.

Dalam masyarakat acap kali ada anggapan bahwa bisnis tidak mempunyai hubungan dengan etika atau moralitas, Richard De Groge menyebut pandangan ini sebagai “the myth of amoral bussines” (K. Bartens, 2003;376). Berdasarkan pandangan yang keliru ini, pelaku usaha akan menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk perilaku bisnis yang hanya mementingkan profit tanpa memperdulikan hak-hak masyarakat sebagai konsumen adalah kasus penetapan harga (price fixing) sms yang dilakukan oleh 6 Operator telepon seluluer di Indonesia.

Penetapan harga yang dilakukan oleh PT. Excelcomindo Pratama,Tbk., PT Telekomunikasi Selular, Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT. Bakrie Telecom, Tbk., PT. Mobile-8 Telecom, Tbk., PT. Smart Telecom, Tbk., telah merugikan masyarakat sebagai konsumen dengan jumlah kerugian mencapai Rp 2.827.700.000.000 (Putusan Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007).

Ke-6 operator seluler berdasarkan Putusan KPPU telah mendapatkan sanksi denda sejumlah RP. 52 milyar rupiah kepada Negara karena telah terbukti melakukan kartel dalam bentuk perjanjian penetapan harga, tetapi terkait perlindungan konsumen, sampai saat ini, hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugiaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1),(2),(3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen belum dipenuhi oleh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dikaji bagaimanakah keadilan bagi konsumen yang dirugikan pada kartel sms yang dilakukan oleh 6 operator seluler tersebut.

Kajian Tentang (price fixing)

Salah satu fitur layanan yang paling populer bagi konsumen pengguna telpon seluler adalah short message service (sms). Tujuan awal dari fitur sms adalah memberikan kemudahan layanan bagi konsumen untuk berkomunikasi dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan layanan panggilan. Pada tahun 2007, masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa sms, dikejutkan dengan temuan KPPU yang menduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa operator seluler di Indonesia.

Dalam proses pemeriksaan, terungkap bahwa ternyata ada kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh beberapa operator seluler  mengenai penetapan tarif sms  (price fixing). Dalam dunia usaha memang banyak ditemukan perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur ketidakadilan terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan usaha yang sehat.

Tidak dapat dipungkuri bahwa dibalik praktik bisnis, ada berbagai macam persaingan misalnya : ada persaingan usaha yang sehat dan adil (fair competition), ada persaingan yang tidak sehat (unfair competition), ada persaingan yang desdruktif (desdructive competition), seperti predatory price. Perilaku anti persaingan seperti persaingan usaha yang tidak sehat dan persaingan desdruktif akan mengakibatkan in-efisiensi perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan (economic walfare), bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dalam masyarakat pun terganggu dan timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kepentingan umum.

Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan  yang sebesar-besarnya adalah dengan melakukan kartel. Dalam Black’s Law Dictionary, kartel diterjemahkan sebagai suatu kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komunitas atau industri tertentu (Fuady,1999:63). Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999, tujuan dari kartel adalah untuk mempengaruhi harga yang dilakukan dengan jalan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/ atau jasa tertentu. Salah satu bentuk kartel yang paling nyata dalam kasus ini adalah perjanjian penetapan harga (price fixing).

Dalam Black’s Law Dictionary, penetapan harga (price fixing) diartikan sebagai “a combination formed for the purpose of and with the effect of raising, depressing, fixing, pegging, or stabilizing, the price of a commodity”, sedangkan dalam Kamus Lengkap yang disusun oleh Cristopher Pass dan Bryan Lowes, penetapan harga diartikan sebagai penentuan harga (price) umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas.

Larangan terhadap perjanjian penetapan harga (price fixing) diatur dalam Pasal 5  ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Dampak dari adanya kartel sms adalah kerugian konsumen secara materiil maupun immateriel. Saat ini, peraturan perudang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen adalah UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebelum disahkanya UU No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam Ketentuan Umum UU No. 8 Tahun 1999, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa hak konsumen adalah:

1.  hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2.  hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3.  hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4.  hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5.  hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6.  hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7.  hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8.  hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9.  hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa Kewajiban konsumen adalah:

1.    membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2.    beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3.    membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4.   mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain mengatur hak dan kewajiban konsumen, UU No. 8 Tahun 1999 juga mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam Ketentuan Umum dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah:

1.    hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2.    hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3.    hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

4.    hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5.    hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha secara detail diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan kewajiban pelaku usaha adalah:

1.  beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2.  memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3.  memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4.  menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5.  memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6.  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7.  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

UU No. 8 Tahun 1999 dalam melindungi konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

1.    Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2.    Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3.    Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4.    Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5.    Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi ketentuan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, yang salah satu silanya mengatur mengenai “kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam arti memberikan keadilan bagi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

UU No. 8 Tahun 1999 menegaskan sebagai: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk meberikan perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat kosumen dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Menurut Gustav Radbuch, terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Riswandi, 2005:167). Menurut Aristoteles keadilan dibedakan menjadi 2, yaitu keadilan distributive dan keadilan korektif.

1.    keadilan distributive

keadilan distributive adalah pembagian pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama pula dihadapan hukum

2.    keadilan korektif

keadilan korektif atau remedial adalah yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubunganya satu sama lain

Menurut John Rawls, 2 prinsip dasar keadilan, yaitu (Nugroho,2008:35):

1.    keadilan yang formal (formal justice)

menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan

2.    keadilan substantive

keadilan lebih dari keadilan formal saja, karena menerapkan hukum berarti mencari keadilan yang hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang substantive itu harus didukung oleh rasa keadilan social, keadilan yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.

Mengacu pada pendapat Radbuch sebelumnya, selain nilai keadilan dan kemanfaatan nilai penting lain dalam hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanski hukum juga (Magnis Suseno;1988:79)

Kepastian hukum menuntut bahwa aturan yang termuat dalam produk hukum berlaku dengan pasti kepada semua warga negaranya. Hukum sebagai tolok ukur objektif guna menyelesaikan konflik sosial, maka didalam dirinya sendiri harus bersifat objektif. Masyarakat melalui hukum dijamin tidak akan diperlakukan secara diskriminatif, maka untuk menjamin kepastian hukum, seyogyanya suatu peraturan perlu dipositifkan (dirumuskan dalam undang-undang/produk hukum tertulis) agar pelaksanaannya dapat berlaku sama (Woro&Bernadus;2005:11)

Radbuch mengatakan diantara ketiga nilai hukum tersebut terjadi ketegangan atau ketidakserasian karena masing-masing nilai mempunyai tuntutan sendiri-sendiri. Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan tuntutan kepastian hukum yang utama adalah adanya peraturan hukum. Ketidakserasian nilai dasar hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Radbuch juga terjadi pada UU No. 8 Tahun 1999.

Salah satu contoh kongkrit pertentangan nilai dasar keadilan dan kepastian hukum dapat dilihat pada konsep ganti kerugian yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999. Dalam ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa:

1.  Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2.  Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.  Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4.  Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5.  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Merupakan asas hukum yang umum berlaku dalam hukum perdata, bahwa ganti kerugiaan hanya mungkin diwajibkan kepada pelaku usaha untuk memberikannya kepada pihak yang dirugikan apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut (Nugroho,2008:165):

1.    telah terjadi kerugian konsumen

2.    kerugian tersebut memang adalah sebagai akibat perbuatan pelaku usaha

3.    tuntutan gantikerugian telah diajukan gugatan oleh pihak yang menurut UU No. 8 Tahun 1999 berhak mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1)

4.    telah ada Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga telah dapat dilaksanakan. Putusan tersebut dapat berupa hasil kesepakatan antar pelaku usaha dan konsumen yang telah menyelesaikan sengketanya melalui penyelesaian damai, atau berupa Putusan arbistrase BPSK atau Putusan Pengadilan.

Berdasarkan asas hukum yang berlaku dalam hukum perdata tersebut, terlihat secara jelas bahwa, untuk memperoleh keadilan, konsumen yang secara nyata dirugikan pun harus tetap menempuh proses dan prosedur yang sangat sulit.

Dilihat dari segi sejarahnya, gerakan perlindungan konsumen di Indonesia benar-benar dipopulerkan sejak sekitar 20 tahun yang lalu, yaitu dengan berdirinya suatu LSM (NGO) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Setelah YLKI muncul beberap organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri Februari 1988, dan pada tahun 1990 bergabung sebagai anggota consumers internasional (CI). Latar belakang munculnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) di Indonesia dikarenakan adanya konsumerisme. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi III di definisikan bahwa yang dimaksud dengan konsumerisme adalah:

1.  Gerakan atau kebijakan untuk melindungi konsumen dengan menata metode dan standar kerja produsen, penjual, dan pengiklan

2.  Paham atau gaya hidup yang menggap barang-barang (mewah) sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan; gaya hidup yang tidak hemat.

Dalam konteks ini, munculnya lembaga-lembaga tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjadi wadah perwakilan bagi konsumen, sekaligus semaksimalkan pendidikan perlunya menghindari hidup konsumerisme. Dalam hal ini, sebenarnya LPKSM tersebut memposisikan dirinya sebagai mediator antara konsumen, produsen, dan pemerintah.

UU No. 8 Tahun 1999 membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 11 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan PBSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebeanrnya dibentuk untuk menyelsaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskal kecil dan bersifat sederhana.

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen menurut UU No. 8 tahun 1999 diatur secara limitative dalam Pasal 23, dan ditindaklanjuti Bab X (Pasal 45 s/d Pasal 48) dan Bab XI (Pasal 49 s/d Pasal 58). Berdasarkan ketentuan Pasal 23, UU No. 8 Tahun 1999 mengamanatkan agar apabila terjadi sengekata konsemen, maka sebaiknya dilakukan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan terlebih dahulu.

UU No. 8 Tahun 1999 membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian yaitu:

1.  Penyelesaian sengketa diluar pengadilan

a.    Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri, konsumen, dan pelaku usaha/produsen

b.    Penyesaian sengketa melalui BPSK

2.  Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999, maka masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan merasa terlindungi, dan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya dengan menajukan gugatan ke pengadilan negeri, dengan proses beracara yang lebih lama, atau dapat mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Analisis

Dengan dalih ingin menjaga kestabilan jaringan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem jaringan telekomunikasi, PT Excelcomindo Pratama,Tbk., PT Telekomunikasi Selular, Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT. Bakrie Telecom, Tbk., PT. Mobile-8 Telecom, Tbk., PT. Smart Telecom, Tbk., membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) Interkoneksi. PKS Interkoneksi yang dibuat oleh ke-6 Operator seluler tersebut memuat klausula penetapan harga sms off-net minimum, yaitu sebesar Rp.250/sms dengan range Rp.250-350/sms, padahal berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPPU, tarif sms kompetitif hanya RP.114/sms.

Berdasarkan perhitungan KPPU dengan perkiraan harga kompetitif dari sms off-net sebesar RP.114/sms, maka  dengan menghitung selisih pendapatan berdasarkan perjanjian penetapan harga dengan harga kompetitif sms off-net dari ke-6 Operator secara materiil perjanjian penetapan harga tersebut telah merugikan masyarakat sebagai konsumen dengan jumlah kerugian mencapai Rp 2.827.700.000.000 (dua triliun delapan ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah). Dari sudut pandang hukum, penetapan harga yang dilakukan oleh ke-6 Operator seluler tersebut tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan ke-6 Operator seluler tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Akibat perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh ke-6  Operator seluler tersebut, konsumen mengalami kerugian berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh harga sms yang lebih rendah, konsumen kehilangan kesempatan untuk memperoleh sms yang lebih banyak dengan harga yang sama, serta terbatasnya aternatif pilihan bagi konsumen pada periode 2004 sampai dengan April 2008. Beberapa hak konsumen yang telah dilanggar oleh operator sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah:

1.  hak konsumen untuk memilih barang/jasa sesuai dengan nilai tukarnya

2.  hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur

3.  hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur

4.  hak untuk mendapat konspensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya

5.  hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengeketa perlidungan kosumen secara patut

Apabila dilihat dari segi pemenuhan kewajiban, operator seluler sebagai pelaku usaha tidak mengindahkan kewajibannya, dalam hal:

1.  beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha

2.  memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi layanan

3.  memperlakukan kosumen secara benar dan jujur

4.  memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugiaan akibat penggunaan dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan

Antara konsep dan realita sering kali tidak seiring sejalan. UU No. 8 Tahun 1999 yang diharapkan dapat menjadi senjata bagi pencari keadilan, dalam implementasinya ternyata harus menghadapi berbagai kendala. Terkait dengan pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, dalam memenuhi rasa keadilan seharusnya pelaku usaha bertanggungjawab secara langsung kepada konsumen dengan memberikan ganti rugi tanpa perlu melalui proses dan prosedur yang panjang. Pada kenyataannya konsumen yang secara nyata telah dirugikan harus tetap melalui proses dan prosedur yang panjang untuk memperoleh ganti kerugiaan. Proses dan prosedur yang sulit menyebabkan konsumen bersikap pasif, tidak perduli dan masa bodo menanggapi kerugian yang telah mereka alami selama bertahun-tahun.

Keadilan dalam konsep pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengeketa perlidungan kosumen secara patut pun belum dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah bekerjasama dengan BPSK atau LPKSM mengupayakan semaksimal mungkin pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh ganti kerugian. Dalam konteks keadilan seharusnya pelaku usaha dengan penuh kesadaran memenuhi semua kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 UU no. 8 Tahun 1999.

Dengan adanya asas kepastian hukum dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1999,  terkait kasus ini konsumen menggalami kesulitan untuk memperoleh hak-haknya. Sejak mengemukanya kasus kartel sms, sampai dengan saat ini konsumen belum memperoleh kompensasi ganti kerugian dalam bentuk apapun dari ke-6 operator. Untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen harus melakukan upaya hukum yang membutuhkan proses dan prosedur panjang serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada tataran implementasinya, upaya hukum yang harus dilakukan oleh konsumen tidak semudah yang dibayangkan. Ketentuan hukum UU No. 8 Tahun 1999 tidak sesuai dengan harapan yaitu menyelesaikan sengketa konsumen dengan cepat, sederhana dan biaya murah.

Dalam kasus kartel yang dilakukan oleh ke-6 operator seluler tersebut,  KPPU hanya dapat memberikan sanksi terkait kasus penetapan harga, sehingga KPPU tidak berhak untuk memutus sanksi ganti kerugiaan bagi konsumen. Oleh karena itu, untuk memperoleh ganti kerugiaan, konsumen sebagai pihak yang dirugikan harus terlebih dahulu menempuh jalur hukum sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1999.

Untuk menuntut ganti kerugiaan seharusnya konsumen mengajukan gugatan kepada pelaku usaha secara class action agar diperoleh Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan memiliki Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak-hak dan ganti kerugian bagi konsumen dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada ke-6 operator seluler tersebut.

Kesimpulan

Terkait kasus kartel sms yang dilakukan oleh 6 operator seluler di Indonesia yang telah merugikan konsumen sebesar Rp 2.827.700.000.000 (dua triliun delapan ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah), hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum dapat memberikan keadilan bagi konsumen yang dirugikan. Untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seharusnya konsumen tidak perlu menempuh proses dan prosedur yang sulit untuk memperoleh kompensasi ganti kerugian. Mengacu pada Putusan KPPU, konsumen secara nyata telah dirugikan oleh ke-6 operator seluler tersebut. Untuk memberikan perlindungan terhadap kosumen, seharusnya asas-asas dalam undang-undang dilaksanakan secara berimbang agar UU No. 8 Tahun 1999 dapat memberikan perlindungan konsumen dengan sederhana, cepat, dan biaya murah.

Comments
  1. Pak Guru says:

    Pemerintah sedari dulu memandang rakyatnya hanya sebagai objek pasar. Perlu diadakan JR UU Perlindungan Konsumen, segera.

    • Ya, yang perlu dipertanyakan lagi… misalnya ke-6 operator tersebut membayar ganti kerugian… bagemana itu cara mengembalikan ke konsumen nya???

      Apa di bagi2 pake Pulsa gratis… hehehehehheh🙂 itu juga belum ada pengaturan nya dalam UU Perlindungan Konsumen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s