Penyidikan Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Berdasarkan Hukum

Posted: May 12, 2011 in Hukum Pidana
Tags: , ,

Sebulan yang lalu, Saya sangat terheran-heran mendengar kronologi cerita seorang tersangka tindak pidana korupsi yang meminta advice hukum kepada Saya…

Atas kesalahan yang dilakukannya, saat ini orang tersebut resmi menjadi salah seorang penghuni rumah tahanan Negara. Secara hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa orang tersebut memang telah melakukan kesalahan, yaitu menggunakan dana bantuan siswa miskin sejumlah 12 juta rupiah…… tetapi yang kemudian ada yang mengganjal dipikira Saya, ketika Saya mengetahui secara runtut bagaimana proses yang harus dilalui orang tersebut hingga akhirnya dia memperoleh gelar sebagai seorang TERPIDANA.

Awal kisah sebelum menjadi tersangka, orang tersebut mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan dengan dugaan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melakukan rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan, akhirnya Pihak Kejaksaan resmi menjadikan orang tersebut sebagai tersangka, dan memerintahkan tersangka untuk ditahan.

Seketika muncul pertanyaan dibenak Saya, Apa sih dasar hukum Jaksa melakukan Penyidikan pada kasus tindak pidana korupsi????????????????? Karena sepengetahuan Saya tidak ada satu Pasalpun terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan wewenang kepada Jaksa untuk melakukan Penyidikan.

Jika ditelaah satu demi satu ketentuan Undang-Undang yang terkait, maka akan tampak jelas bahwa Penyidikan oleh Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi jelas tidak berdasarkan hukum.

Analisis Peraturan:

1.  UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Butir 1 KUHAP merumuskan:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan”

KUHAP membedakan Penyidik POLRI baik sebagai Penyidik maupun sebagai Penyidik Pembantu dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS). Lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP menetukan bahwa PPNS berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI. KUHAP pada prinsipnya tidak memberikan kewenangan untuk melakukan Penyidikan, kecuali sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

2.  UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa:

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d) melakukan Penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa jaksa hanya berwenang untuk melakukan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Untuk melihat kewenangan Jaksa melakukan Penyidikan tentunya harus tetap mengacu kepada ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.  UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa:

“Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Jaksa tidak mempunyai kewenangan Penyidikan, karena KUHAP hanya memberikan wewenang kepada POLRI.

UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 pada prinsipnya tidak memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan Penyidikan, meskipun dalam ketentuan Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 diatur bahwa:

 ”Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya,  maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”.

Jika ditelaah, Pasal ini hanya memberikan wewenang kepada Jaksa untuk membentuk team gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung, dan yang pasti Pasal 27 tersebut sudah dinyatakan dicabut oleh ketentuan Pasal 71 UU No. 20 Tahun 2002 Tentang KPK.

Setelah mentelaah satu demi satu undang-undang yang terkait, maka Saya semakin yakin ada kesalahan prosedur dalam kasus ini, karena Jaksa telah melakukan Penyidikan tanpa berdasar hukum.

About these ads
Comments
  1. Buko says:

    memang dalam kajian UU tindak pidana korupsi yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tidak dijelaskan secara detil..

    tetapi tugas kewenangan jaksa dalam hal ini penyidikan harus memerlukan pemikiran yang sistemis dalam penggabungan UU.
    yang pertama :
    berdasarkan keputusan presiden No. 86 tahun 1999,,pasal 5 ayat (1) mengatur tugas kewenangan jaksa,,,,melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi daN TINdakan hukum lainnya berdasarkn ketentuan peraturan perundang-undangan.
    yang kedua :
    dalam pasal 17 Kepres tersebut :
    jaksa agung muda tindak pidana khusus memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.

  2. nindityo says:

    ikut nimbrung ya mbak novi..
    mungkin bisa dilihat 2 hal ini :
    1) peraturan peralihan KUHAP yaitu 284 ayat (2) Jo pasal 17 PP nomor 27 tahun 1983, menyebutkan tentang ketentuan khusus pidana undang-undang tertentu.. mungkin bisa mbak cari apa yg dimaksud dengan UU tertentu ini. kalo gak salah ini merujuk ke UU tindak pidana ekonomi/korupsi
    2) fatwa Mahkamah Agung nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005 bahwa Jaksa berwenang menyidik tipikor

    moga bisa membantu…

  3. garam999 says:

    Jika hanya berdasarkan KEPRES Kejaksaan tetap tidak sah melakukan penyidikan karena amanat KUHAP kewenangan Penyelidikan penyidikan harus diatur dengan peraturan perundangan tertentu seperti KPK, Kehutanan, dan Pabean telah memiliki UU yang memberikan kewenangan Penyidikan pada KPK, Pegawai Kehutanan dan Bea Cukai.
    Tanpa diatur UU jelas Pelaksanaan Penyidikan Korupsi oleh Kejaksaan menjadi rawan Korupsi Lanjutan karena dilaksanakan tanpa tanggung jawab secara hukum (UU)

  4. pricillia says:

    hmmmmmmmmmmmm……..kadang ada kesalahan ersepsi…coba di teliti lagi dari sisi normatif, kejaksaan memiliki kapasitas untuk menangani kasus pidana korupsi dan pelanggaran HAM koq…dalam hal ini tindak pidana khusus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s