Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Informal

Posted: March 17, 2011 in Ketenagakerjaan
Tags: , , , , , ,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kenyataannya, keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan ke luar negeri.

Dari tahun ke tahun jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai dampak positif, yaitu mengatasi sebagian masalah penggangguran di dalam negeri, namun di sisi lain pengiriman TKI keluar negeri juga memberikan dampak negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI.

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor buruh migran terbesar di dunia. Setiap tahun (antara tahun 2006 – 2009) kurang lebih ada 6 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Mereka tersebar di sejumlah negara, seperti Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Singapura, Brunei Darussalam, Kuwait, Oman, Qatar, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan beberapa negara lainnya seperti Amerika dan Kanada. Dari 6 juta TKI di luar negeri, sebanyak 4,3 juta diantaranya bekerja disektor informal. Mereka bekerja disektor informal karena mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah, lulusan SD, SLTP, dan tertinggi SLTA. Malaysia merupakan negara tujuan utama TKI, sedikitnya ada 2,2 juta orang TKI yang bekerja di Malaysia. Dari jumlah tersebut, hanya 1,2 juta orang yang terdaftar resmi di Keimigrasian Malaysia dan 1 juta TKI lainnya tidak terdaftar dan tidak berdokumen (Kompas, Senin 15 Juni 2009).

Seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang akan dan sedang bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pelanggaran hak-hak TKI oleh pengguna jasa TKI di negara penerima merupakan masalah utama yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran hak TKI yang sering dilakukan pengguna jasa TKI antara lain adalah penganiayaan, gaji tidak dibayarkan, tindakan asusila, sampai dengan perdagangan orang. Begitu kompleks permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, sehingga perlu dikaji bagaimana perlindungan hukum terhadap TKI informal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap warga negara.

Pengaturan tentang perlindungan tenaga kerja di Indonesia telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 34 UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa “penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri diatur melalui Undang-Undang”, berdasarkan ketentuan tersebut dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, maka pada tanggal 18 Oktober 2004, Pemerintah mensahkan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Sebelum disahkan UU No. 39 Tahun 2004, Presiden telah menggeluarkan Keputusan Presiden R.I No. 36 Tahun 2002 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO. Berdasarkan Konvensi ILO No. 88 Pasal 6 huruf b butir IV Pemerintah diwajibkan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempermudah setiap perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara yang lain yang mungkin telah disetujui oleh Pemerintah negara penerima Tenaga Kerja Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU No. 39 Tahun 2004, TKI berhak untuk memperoleh perlindungan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Dalam rangka menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, maka dibentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 UU No. 39 Tahun 2004, BNP2TKI merupakan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Dalam Ketentuan Umum UU No. 39 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dalam ketentuan Pasal 35 butir d UU No. 39 Tahun 2004, disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi TKI adalah pendidikan minimal SLTP. Dengan syarat pendidikan minimal SLTP, maka Pemerintah telah membuka peluang terhadap eksploitasi tenaga kerja Indonesia yang dilakukan oleh sponsor yang berlomba-lomba memperoleh keuntungan 2.000 Ringgit dengan cara membujuk penduduk desa untuk menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia (Kompas, Senin 15 Juni 2009). Sponsor memanfaatkan ketidaktahuan calon tenaga kerja, mereka bisa memperoleh hasil lebih banyak dengan membebankan berbagai pungutan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh calon tenaga kerja. Sponsor atau PJTKI membebankan biaya penempatan Rp. 7-8 juta per kepala kepada TKI, yang dapat dibayarkan setelah mereka bekerja, sehingga selama hutang belum terlunasi, maka TKI tidak bisa menerima gaji mereka.

Guna memperlancar aksinya, sponsor juga biasanya akan memalsukan berbagai dokumen-dokumen yang dibutuhkan TKI untuk bekerja diluar negeri, misalnya KTP, Ijazah palsu, surat keterangan kesehatan manipulatif, dan berbagai dokumen penunjang lainnya. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, calon TKI tidak akan sadar dan mengetahui bahwa mereka telah diekploitasi untuk kepentingan orang lain. Rendahnya tingkat pendidikan juga akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja dan keahlian yang dimiliki oleh TKI. Dibutuhkan waktu yang relatif lama bagi TKI untuk belajar dan menyesuaikan diri menggunakan alat-alat rumah tangga dan alat-alat produksi yang akan mereka manfaatkan, sehingga kadang dengan alasan TKI tidak dapat bekerja dengan baik, maka pengguna jasa menyiksa dan tidak mau membayar gaji TKI tersebut.

Dengan besarnya biaya dan sulitnya birokrasi untuk menjadi TKI yang legal, maka muncul masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja informal, yaitu mengatasi TKI illegal. Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan karena mayoritas TKI illegal adalah TKI yang bekerja di sektor informal. Calo tenaga kerja adalah spekulan yang memanfaatkan kondisi ketidaktahuan dan keterjepitan seseorang. Dengan bujuk rayu akan mengenakan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang dipungut perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) resmi, calo tenaga kerja mengurus dan memanipulasi dokumen-dokumen yang diperlukan TKI, lalu mengirimkan TKI tersebut secara ilegal. Sistem kerja tersebut bukan saja tergolong bersifat promotif-provokatif, tetapi juga tergolong pembodohan dan penipuan, setidaknya hal tersebut dilakukan dengan memberi keterangan yang tidak lengkap tentang sistem ketenagakerjaan. Mengubah TKI ilegal menjadi legal bukanlah persoalan mudah. Birokrasi yang rumit sering terjadi justru di negara Kita sendiri.

Selain masalah pelanggaran terhadap hak-hak TKI, belum adanya jaminan kesejahteraan sosial bagi TKI juga merupakan masalah pokok yang harus segera mendapatkan solusi. Salah satu bentuk jaminan kesejahteraan sosial yang luput dari perhatian Pemerintah adalah jaminan kesehatan bagi TKI. Berdasarkan data yang terungkap dari pertemuan nasional ke-III HIV/AIDS di Surabaya 4-8 2007 lalu, Depnaker mengungkapkan ada 1.651 TKI meninggal karena AIDS, dan 4.617 lainnya telah terinfeksi HIV, jumlah tersebut belum termasuk tenaga kerja Indondesia yang illegal (http://satudunia.com).

Selama bekerja di luar negeri, TKI juga sering mendapatkan perlakuan kurang manusiawi. Selain tidak diberikan tempat tinggal yang layak, TKI juga sering tidak memperoleh jatah makan yang selayaknya. Kadang dalam sehari mereka hanya mendapatkan jatah makan sekali, padahal mereka bekerja dari subuh hingga tengah malam. Mereka juga tidak mendapatkan hari libur, sebagai pembantu rumah tangga, mereka bekerja 7 hari dalam seminggu. Mereka juga tidak memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, sehingga apabila mereka sakit, ataupun meninggal dunia, tidak ada jaminan biaya untuk pengobatan dan pengembalian jenazah ke Indonesia.

Dengan disahkan UU No. 39 Tahun 2004, tidak serta merta permasalahan TKI dapat diselesaikan oleh Pemerintah, karena dimensi cakupan yang terkait dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sangat luas, yaitu melibatkan peran swasta, Pemerintah R.I di dalam negeri dan Perwakilan-perwakilan R.I (KBRI, KJRI dan KDEI), juga melibatkan Agensi, Pemerintah negara-negara penerima TKI di luar negeri dan Organisasi-organisasi Buruh Migran Internasional. UU No. 39 Tahun 2004 belum menjamin kepastian hukum bagi perlindungan TKI, hal ini terjadi karena UU No. 39 Tahun 2004 masih banyak mengadung kelemahan, mulai dari tidak adanya singkronisasi dan harmonisasi antara peraturan-peraturan terkait, banyaknya pasal yang memuat delegatie van wetgeving, hingga adanya multiinterprestasi tentang kewenangan BNP2TKI dan Departemen Tenagakerja untuk melakukan penempatan bagi TKI. Melihat kenyataan yang terjadi saat ini, dapat disimpulkan bahwa UU No. 39 Tahun 2004 masih belum optimal untuk memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, karena pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja masih terjadi, bahkan semakin meningkat setiap tahunnya.

Melihat kompleksnya permasalah yang dihadapi Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja Indonesia, maka Pemerintah perlu mencari solusi-solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalah tersebut. Salah satu langkah efektif yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan pendidikan dan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat, maka tidak akan ada lagi pembodohan dalam bentuk apapun. Hal mendasar yang perlu dirubah adalah, masyarakat yang berpotensi untuk menjadi TKI perlu mendapatkan pengarahan dan pembinaan. Pemerintah harus membangun sikap kritis masyarakat, agar tidak ada lagi ekspolitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh sponsor atau calo tenaga kerja. Masyarakat perlu mendapatkan informasi secara jelas dan rinci tentang proses dan tata cara untuk menjadi TKI. Masyarakat juga perlu mengetahui informasi dan transparansi biaya yang dibutuhkan untuk menjadi calon TKI, sehingga tidak ada lagi TKI yang dibebankan dengan biaya-biaya yang tidak resmi. Pemerintah perlu menata ulang sistem data kependudukan, sehingga tidak ada lagi pemalsuan data penduduk, seperti KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga. Dengan dokumen-dokumen resmi TKI dapat lebih aman dan mendapatkan perlindungan hukum saat bekerja di luar negeri.

Selain meningkatkan pendidikan dan melakukan pembinaan, upaya lain yang harus dilakukan Pemerintah adalah, mempermudah dan meringankan biaya untuk menjadi TKI legal, hal ini adalah langkah strategis untuk menggurangi TKI illegal. Untuk mengurangi TKI illegal, Pemerintah juga harus memperketat jalur perbatasan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen untuk berpergian keluar negeri sesuai dengan data yang asli. Selain itu Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang bahaya menjadi TKI illegal, karena dengan menjadi TKI ilegal, Pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Dengan adanya pembinaan dan sosialisasi tersebut, maka akan terbangun kesadaran dan budaya untuk tertib hukum.

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pekerja yang dikirim ke luar negeri, sebaiknya Pemerintah membuat kebijakan yang mengatur syarat untuk menjadi TKI minimal lulusan SLTA. Selain itu sebelum mengirimkan TKI ke luar negeri, sebaiknya TKI diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai, sehingga TKI yang bekerja di luar negeri mempunyai keterampilan dan keahlian yang cukup dan mereka memiliki keunggulan kompetitif.

Secara normatif, Pemerintah perlu merevisi UU No. 39 Tahun 2004, Undang-undang yang baru harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak TKI. Undang-undang perlindungan terhadap TKI kedepannya perlu merumuskan peraturan-peraturan yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi sangat penting karena selama ini belum ada peraturan tentang jaminan kesejateraan sosial bagi TKI. Jaminan kesehteraan sosial yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari Pemerintah adalah jaminan kesehatan, jaminan asuransi, jaminan memperoleh hari libur, jaminan penghidupan yang layak, jaminan untuk mendapatkan upah yang sesuai, jaminan pendidikan, jaminan keamanan, jaminan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta jaminan perlindungan hukum. Hak-hak TKI tersebut harus secara khusus diatur dan dilindungi oleh Undang-undang. Selain itu harus ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak TKI yang bekerja di luar negeri.

Upaya lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan kerja sama dengan Pemerintah negara penerima TKI untuk melakukan kontrol. Pemerintah juga perlu membentuk lembaga-lembaga khsusus yang berkedudukan di negara penerima TKI guna mengontrol keadaan TKI yang berkerja di luar negeri. Sebaiknya kontrol dilakukan minimal 6 bulan sekali, sehingga apabila ada potensi masalah, maka masalah tersebut dapat segera diatasi.

Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi TKI adalah tugas pokok Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Selain itu, Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan sosial bagi TKI yang sedang bekerja di luar negeri, sehingga tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak-hak TKI pada saat mereka mencari penghidupan di negeri orang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

  1. Sampai saat ini belum ada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia informal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan warga negara. Hal ini terjadi karena TKI yang bekerja di luar negeri memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang, dan secara normatif belum ada peraturan hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi TKI.
  2. Solusi terbaik untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap TKI Informal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan warga negara adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, memberikan pembinaan, pengarahan, informasi, dan transparansi biaya kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi TKI, meringankan dan mempermudah birokrasi untuk menjadi TKI legal. Secara normatif, Pemerintah harus merubah UU No. 39 Tahun 2004 dengan undang-undang yang dapat mengakomodasi  jaminan kesejahteraan sosial dan jaminan perlindungan hukum sehingga tercipta kepastian hukum bagi TKI yang bekerja diluar negeri.

Comments
  1. rizal says:

    Keren juga nih untuk bahan diskusi…
    sya numpang ngopy y…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s